TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi PPP Muchammad Romahurmuziy, menganulir pernyataan ketua umum partainya, Suryadharma Ali tentang koalisi PPP ke Partai Gerindra beserta dukungan pencapresan Prabowo Subianto.

Romi,-sapaan Romahurmuziy, menegaskan, dukungan tersebut belum resmi karena melanggar hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II PPP di Bandung, Jawa Barat, pada 9 Februari 2014 lalu.

"Dukungan ke Prabowo itu baru sekadar ijtihad politik atau langkah politik dari ketua umum," kata Romi saat berbincang dengan Tribun, Jumat (18/4/2014) malam.

Mukernas PPP di Bandung saat itu memutuskan, Suryadharman Ali sebagai capres dari PPP. Ada enam nama bakal cawapres yang muncul saat itu untuk mendampingi Suryadharma Ali, seperti Joko Widodo, Jusuf Kalla, Khofifah Indar Parawansa, dan tidak ada nama Prabowo Subianto. Dan untuk merubah hasil Mukernas tersebut harus ada revisi yang dikeluarkan dalam Mukernas III.

Dengan begitu, masih ada kemungkinan koalisi maupun capres-cawapres yang diusung PPP akan berubah.

"Tentu ijtihad politik ketua umum (PPP) itu akan dibawa ke Mukernas nanti, apa bisa diterima atau dievaluasi oleh peserta Mukernas. Sebab, soal koalisi dan pencapresan itu harus sesuai hasil Mukernas di Bandungrtinya, soal pencapresan masih tergantung hasil Mukernas nanti," tegasnya.

Menurut Romi, Mukernas III PPP akan digelar pada akhir April atau awal Mei 2014. "Artinya, soal pencapresan PPP masih tergantung hasil Mukernas nanti," tukasnya.

Diberitakan sebelumnya, Wasekjen PPP Saifullah Tamlicha telah mengumumkan rotasi Muchammad Romahurmuziy dari posisi Sekjen menjadi Ketua DPP PPP. Namun, Romi langsung menganulir pengumuman itu lantaran proses pengambilan keputusan melanggar AD/ART.