TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti Demokrasi dari Universitas Gajah Mada (UGM) Purwo Santoso mengatakan kecenderungan Politik di Indonesia mengarah pada populisme.

Namun kecenderungannya bukan dalam makna ideologis, yakni menginjeksi kedaulatan rakyat dalam proses pengambilan kebijakan.

"Dalam hal ini lah demokrasi dan kesejahteraan telah tersambung, meski karakteristik sambungan tersebut masih harus dikritisi," katanya pada acara pre-launcing hasil audit demokrasi kerjasama Universitas Gajah Mada (UGM) dan Universitas Oslo, di Hotel Century Park, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2014).

Dari penelitian itu diketahui populisme menandai pergeseran model politik Indonesia yang berbasis patronase dengan karakteristik klientelisik.

Perbedaan politik berbasis populisme dan patronase kata dia adalah pada jangkauan, dimana populisme jangkauannya lebih luas. Namun demikian model populisme itu masih bekerja dengan pola klienistik-patronase.

"Hal ini ditunjukan dari hasil survei bahwa hubungan patron klien seperti aksi persuasif dan penggunaan patronase masih menjadi metode paling penting yang digunakan oleh aktor-aktor dominan, dalam mengatasi persoalan," ujarnya.

Selain itu kata dia hasil survei menunjukan bahwa, basis utama para aktor yang sama untuk menjadi pemimpin politik yang terlegitimasi dan otoritatif, adalah dengan menggunakan sumberdaya ekonomi dan hubungan sosial yang baik.

"Penting untuk dicatat bahwa populisme belum tentu berujung pada model akuntabilitas yang bersifat demokratis. Sementara para pemimpin populis tidak bisa menghindar dari menawarkan program-program politik yang sesuai dengan keinginan rakyat, dan belum tentu hal itu berujung pada upaya menghasilkan kebijakan yang sesuai kebutuhan masyarakat," katanya.