Laporan Tribunnews Batam, M Ikhsan

TRIBUNNEWS.COM, NATUNA - Banyak data untuk daftar pemilih khusus (DPK) yang diajukan Parpol ke KPU ditolak sistem. Hal ini karena kebanyakan warga yang dicantumkan itu sudah terdaftar sebagai pemilih di daerah lain.

Ketua KPU Natuna, Affuandris menyebutkan bahwa beberapa Parpol menyerahkan setumpuk identitas warga untuk dimasukkan dalam DPK. Mulai dari fotokopi KTP dan surat pengantar dari ketua RT. Mayoritas ditolak sistem pendaftaran pemilih (SIDALIH) akibat sudah terdata di daerah lain.

"Mungkin sejumlah 500 hingga 600 identitas calon DPK ini yang diserahkan ke KPU yang ditolak sistem," aku Aff, saat ditemui di Kantor KPU, Jumat (28/3).

Memang diakuinya, jika sudah masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) secara nasional, maka data yang sudah dientrikan itu akan ditolak masuk DPK oleh SIDALIH yang terkoneksi secara nasional ini.

Ada temuan menarik, bahkan ada fotokopi KTP warga yang masuk DPK yang disulkan Parpol ini, banyak yang tidak sesuai identitas asli pemilik KTP.  Contohnya Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nama di KTP yang berbeda.

Hal ini terlihat setelah pengentrian data kependudukan kedalam sistem, kemudian muncul dengan nama berbeda. Temuan ini rata terjadi pada identitas warga warga yang datang ke Natuna dari daerah lain. "Sudah tentu ditolak DPK," jelasnya.

Pendaftaran DPK untuk Pemilu legislatif akan ditutup pada 9 April. KPU saat ini masih merekap jumlah DPK yang diserahkan Parpol.