TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Jumhur Hidayat Aktivis Aliansi Rakyat Merdeka (ARM), menilai ada unsur politis soal ditolaknya kedatangan Gubernur DKI Jakarta Joko "Jokowi" Widodo ke Insitut Teknik Bandung (ITB) saat akan memberikan kuliah umum di ITB oleh sebagian kecil mahasiswa.

"Menurut saya sangat politis dan tidak mencerminkan penolakan keluarga besar mahasiswa ITB keseluruhan. Dari selebaran yang saya peroleh, penolakan itu bukan dilakukan oleh Pengurus KM-ITB yg boleh resmi mengatasnamakan seluruh mahasiswa ITB," kata Jumhur kepada wartawan, Kamis (17/4/2014).

Dirinya menyebutkan, tidak menginginkan ada politisasi kampus walau tersirat.

"Namun begitu pada hemat saya, kedatangan Jokowi ke ITB adalah dalam kapasitasnya sebagi Gubernur DKI yang sangat penting diketahui pandangannya tentang City Planning, Urban Development dan sebagainya di mana Kampus ITB perlu mengetahui langkah-langkah nyata yang sudah dan akan dilakukan Jokowi di Jakarta maupun yang sudah dilakukan di Solo sebagai sebuah praksis yang penting," jelasnya.

Karena itu Jumhur beranggapan, justru sebagian mahasiswa itu yang sangat politis, karena melakukan tindakan yang berdampak politis. Sebagai mantan aktivis mahasiswa ITB Jumhur mengaku heran, pasalnya saat mengusir biasanya mahasiswa mengusir penguasa yang dianggap zalim.

"Seperti terlibat dan melindungi penggusuran tanah-tanah rakyat, penindasan HAM dan sebagainya. Sementara itu menurut saya Jokowi sama sekali tdk melakukan hal2 yg menyengsarakan rakyat malah justru membebaskan dari kekumuhan, melakukan pemartabatan dg menyediakan pemukiman manusiawi, membagun fasilitas publik yg lebih rapih dan hijau dan sebagainya," lanjutnya.

Lebih lanjut dirinya menilai kejadian penolakan itu, tidak perlu dianggap serius karena memiliki nuansa politik yang nyata.

"Secara pribadi saya menyayangkan adik-adik mahasiswa ITB yang telah melakukan penolakan itu dan semoga ke depan bisa lebih jernih dalam memandang keadaan yg sdg berkembang," kata Jumhur.