TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koordinator Nasional Kelompok Kerja Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu, Yusfitriadi, mengatakan bahwa masalah laten pemilu dan aktual yang muncul dalam pelaksanaan pemungutan suara disumbang karena manajerial pemilu buruk.

Yusfitriadi menilai, masalah laten pemilu seperti tidak adanya kepastian daftar pemilih, kolusi peserta pemilu, baik parpol atau caleg, dengan penyelenggara pemilu, harusnya bisa dideteksi sejak dini oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Akar masalah ini karena manajerial pemilu. Penyelenggara tidak mampu memperbaiki berbagai masalah yang selalu berulang-ulang terjadi dari pemilu ke pemilu. Padahal banyak pihak sudah ingatkan potensi masalahnya," ungkap Yus di Bawaslu, Minggu (13/4/2014).

Menurut Yus, muncul kembalinya baik masalah laten dan masalah aktual seperti surat suara tertukar antardaerah pemilihan, bukti ketidakmampuan penyelenggara pemilu dalam hal managerial di semua tingkata. Jelas, implikasi politik yang timbul tak sederhana.

Ia mencontohkan, manajemen buruk terlihat banyaknya pemungutan suara ulang karena surat suara tertukar pada pelaksanaan pemilu 9 April. Dampak pemungutan suara ulang, pemilih, calon anggota legislatif merugi

Selain soal manajerial pemilu yang lemah, penyelenggara pemilu di TPS banyak terlibat politik transaksional dengan peserta pemilu, baik parpol dan calegnya. Integritas petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara menjadi dipertanyakan.

"Kami menuntut KPU melakukan evaluasi menyeluruh atas kerjanya dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilu. Evaluasi tersebut dilakukan baik untuk tingkat KPU pusat sampai penyelenggara di tingkat lapangan, dan diumumkan ke masyarakat," tegasnya.