TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pecahnya "perahu" Partai Persatuan Pembangunan (PPP) usai gelaran Pemilu 9 April lalu, ditengarai banyak kalangan sebagai buah perbedaan kepentingan para elitenya.

Poros Ketua Umum PPP Suryadharma Ali dengan Jand Faridz serta KH Noer Iskandar condong berkoalisi dengan capres Prabowo Subianto dari Gerindra. Sedangkan kubu yang lain yang dimotori Wakil Ketua Umum PPP Emron Pangkapi dan Sekjen PPP Romahurmuzy cenderung dinamis alias akan berkoalisi setelah lihat situasi dan kondisi (sikon) terkini.

Pengamat komunikasi politik Ari Junaedi mengakui fenomena konflik pasti akan terjadi dengan parpol-parpol lain termasuk PPP pasca Pemilu Legeslatif atau usai pemilihan presiden nanti.

Sebab, menurut dia, wajah parpol sudah terbiasa dengan kepentingan segelintir elite yang memaksakan kehendak. Pun tidak terakomodir politiknya kelompok lain serta sulit mempertemukan dua perbedaan yang tajam d iantara pihak-pihak yang bertikai.

"Saya khawatir, kisruh di tubuh partai berlambang Kabah ini akan merugikan PPP sendiri. Seharusnya di saat ini mencermati raihan suara di daerah-daerah pemilihan, bukan lagi gontok-gontokkan saling meneriakan aturan-aturan partai yang paling benar menurut masing-masing kubu," ucap Ari Junaedi, kepada Tribunnews.com, Senin (21/4/2014).

Menurut pengajar Program Pascasarjana di Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Diponegoro (Undip) Semarang ini, konflik PPP yang diperkirakan akan berlarut-larut ini tidak saja merugikan para caleg PPP yang tengah menanti kepastian kursi yang didapatkannya di parlemen. Tapi, juga mengingkari mandat politik yang diberikan pemilih.

Kalau karut marut di PPP tidak segera terselesaikan, orang akan malas lagi memilih PPP di pemilu yang akan datang. "Kasihan umat Islam yang telah memilih PPP di Pemilu lalu jika selanjutnya aspirasi itu tidak diperjuangkan dengan benar," tuturnya.

Apalagi, menurut dia, muara konflik padahal hanya sebatas keinginan segelintir elite tetap mendapat posisi menteri di era pemerintahan baru.