TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Guna menyeimbangkan pemerintahan, presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla disarankan memilih figur menteri yang berasal dari kalangan profesional partai.

Kalangan profesional partai dianggap sudah terbiasa dengan beberapa gerakan-gerakan dan wacana politik.

"Dari segi leadership, orang partai lebih baik daripada orang profesional, selain itu orang partai sudah terbiasa dengan beberapa gerakan dan wacana politik yang terjadi di pemerintahan," ujar pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Saiful Umam, Sabtu (26/7/2014).

Saiful mengatakan perwakilan dari parpol yang akan duduk di kabinet, bukan berarti merupakan figur tanpa kompetensi. Menurut Saipul, banyak kader partai yang memiliki profesionalitas dan kapasitas di berbagai bidang.

"Profesional itu bisa dibagi dua, profesional murni dan ada juga profesional partai," katanya. Memilih kalangan profesional partai, lanjut Saipul, juga dapat membantu kerja presiden dan wapres.

Jika pemerintahan Jokowi-JK tidak mampu merangkul beberapa partai di parlemen, imbuh Saipul, dikhawatirkan bakal membuat pemerintahan Jokowi-JK digoyang dan sulit menjalankan kebijakan-kebijakan yang dijanjikan kepada rakyat.

"Paling nggak partai pendukung, karena sistem presidensial dengan sistem multipartai, mengharuskan presiden mengakomodir perwakilan dari partai," katanya.

Terlebih lagi, menurut peraih doktor di Hawaii ini, walaupun menganut sistem Presidensial, praktiknya Indonesia menganut semiparlementer.

Karena itu, Presiden RI masih belum tenang bekerja tanpa dukungan parlemen terutama soal legislasi dan penganggaran.

Apalagi, orang-orang parpol mempunyai peran besar terhadap proses pemenangan pasangan Jokowi-JK. Jadi, imbuh Saipul, bentuk tanggung jawabnya lebih besar dari orang-orang nonparpol yang tidak berperan besar di pilpres nantinya.

"Orang-orang nonparpol tidak keringatan di pilpres dan tidak bisa mengatasi kebutuhan politik dan tidak ada leadership," tegasnya.