TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koordinator Koalisi Anti Utang (KAU) Dani Setiawan diharapkan tidak meniru agenda pemerintahan sebelumnya terutama mengenai liberalisasi perdagangan dan ketergantungan pada utang.

"Jangan punya agenda pemerintah sebelumnya, seperti liberalisasi perdagangan, ketergantungan pada utang," ujar Dani di Rumah Makan Dapur Selera, Tebet, Jakarta Selatan, Senin (4/8/2014).

Guna mendukung hal tersebut lanjut Dani, Jokowi - JK harus cermat memilih menterinya agar kabinet yang dibentuk solid mendukung kebijakan untuk kesejahterahan rakyat bukan yang tergantung pada utang dan liberalisasi perdagangan.

Dani menyebutkan sebagian dari nama-nama menteri di kabinet SBY terbukti telah mengambil kebijakan tidak pro rakyat. Ia berharap kandidat dengan rekam jejak buruk seperti itu tidak diizinkan bergabung dengan kabinet Jokowi - JK.

Sementara itu Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ), Riza Damanik menyebutkan bahwa selama ini pertumbuhan ekonomi yang selalu dibanggakan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada kenyataannya tidak berkaitan dengan kesejahteraan rakyat.

Akibatnya warisan dari kebijakan pemerintahan SBY tersebut akan berpengaruh kepada jalannya pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla. Mereka akan menemui masalah ekspansi investasi asing. Hal itu tentunya bertentangan dengan kemandirian ekonomi yang diusung pasangan tersebut.