TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengaku tak mempermasalahkan beda pandangan yang dikemukakan Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil terkait wacana pemilihan kepala daerah yang dikembalikan ke DPRD. Menurutnya, Gerindra menghormati pandangan Ridwan Kamil.

"Orang menyatakan pendapat boleh-boleh saja," kata Muzani di gedung DPR, Jakarta, Kamis (11/9/2014).

Anggota Komisi I DPR itu mengatakan, Gerindra tetap akan menghendaki Pilkada melalui DPRD dan bukan pemilihan langsung. Jika Ridwan Kamil memilih Pilkada langsung lebih baik, pihaknya menyebut itu dalam demokrasi biasa beda pendapat.

"Sebagai bentuk demokrasi ya tidak apa-apa (beda pendapat)," tuturnya.

Sebelumnya, Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil menegaskan tidak setuju atas Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dikembalikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

"Karena di undang-undang dijelaskan kedaulatan itu ada di tangan rakyat dan hanya dipilih langsung oleh rakyat,"ujar Ridwan setelah rapat koordinasi nasional luar biasa di Apkasi dan Apeksi di Jakarta, Kamis (11/9/2014) siang.

Pemilihan kepala daerah secara tidak langsung ini akan merampok dan tidak menghormati hak-hak rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam memilih pemimpin mereka. Menurut Ridwan usulan yang diajuka oleh beberapa fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak sesuai dengan pikiran rakyat untuk berdemokrasi.

Lebih lanjut Ridwan mengaku bupati dan walikota yang tergabung sebanyak 510 kepala daerah. Bupati dan walikota di seluruh Indonesia telah bersepakat untuk menolak pemilihan tidak langsung melalui DPRD.

"Rakyat tetap meminta sistem pemilhan langsung dan ini telah ditunjukkan dengan 80 persen survey yang tetap menginginkan pemilhan langsung," ujar Ridwan.