TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rencana pembentukan Kementerian Kependudukan disambut baik banyak kalangan mengingat strategisnya masalah kependudukan bagi perencanaan pembangunan dan kemajuan bangsa ke depan.

Untuk itu, presiden dan wapres terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) harus memilih kandidat menteri dari kalangan yang benar-benar profesional.

“Harusnya Kementerian Kependudukan ini diberikan untuk porsi profesional yang mengerti betul masalah demografi. Dari Universitas Indonesia misalnya, ada ahli yang selama ini sangat peduli pada soal soal kependudukan,” ujar pengamat komunikasi politik UI Ari Junaidi, kepada pers, Kamis (18/9/2014).

Menurut Ari Junaidi, ledakan pendudukan pada lima tahun pemerintahan Jokowi-JK akan menjadi bonus, sekaligus beban. Menjadi bonus jika dikelola dengan baik dan akan menjadi beban jika Jokowi gagal memanfaatkan momentum tersebut. Pertambahan jumlah penduduk harus diimbangi dengan ketersediaan pendidikan yang baik dan akses ke lapangan kerja yang selebar-lebarnya.

Diakui Ari, langkah tanggap yang dilakukan Jokowi dengan membentuk Kementerian Kependudukan tentunya didasarkan peran Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tidak maksimal karena strukturnya hanya sekelas "badan". Akibatnya angka kelahiran semakin sulit untuk terkontrol.

"Bisa jadi, Kementerian Kependudukan muncul karena masalah kependudukan tidak ditangani maksimal di satu dekade pemerintahan sebelumnya.Simetris dengan hal tersebut, Kementerian Pendidikandan Kementerian Ekonomi Kreatif menjadi katup pengaman dari bonus demografi tersebut.

Ari mengingatkan, Kementerian Kependudukan yang merupakan kementerian baru, harus menjadi unggulan dalam arti, memberi dampak signifikan bagi kemajuan pembangunan pemerintahan Jokowi-JK. Karena itu, kementerian ini harus diisi profesional yang selama ini sudah membuktikan kinerjanya.

Saat ditanya siapa ahli dari UI, Ari yang juga mengajar di program S2 Universitas Diponegoro Semarang ini menegaskan, Sonny Harry Harmadi yang kini Kepala Lembaga Demografi UI, bisa menjadi pilihan yang tepat untuk mengemban tugas kementerian strategis tersebut.