Pemerintahan Jokowi-JK Butuhkan Anggaran Besar
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Achmad Rafiq
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim Jokowi-JK bersama puluhan pakar Ekonomi membahas Rancangan APBN 2015, untuk diusulkan kepada tim Transisi Pemerintahan.
Dipimpin Guru Besar Universitas Gajah Mada, Sri Adiningsih, puluhan ekonom itu membahas berbagai permasalah APBN, baik kebijakan fiskal, hutang negara, dan solusi ekonomi untuk mencapai Indonesia yang berdikari.
"Peninggalan carry over dari pemerintahan SBY, khususnya pembayaran hutang BBM bersubsidi kepada Pertama senilai 46 triliun rupiah, dan subsidi pupuk senilai 11 triliun. Maka, ini yang perlu kita cari jalan keluarnya atas permasalahan itu," urai Sri Adiningsih disela-sela diskusinya di Jalan Cemara nomor 19, Jakarta Pusat, Senin (1/9/2014).
Menurutnya, dalam diskusi ini juga perlu menyikapi persoalan penyatuan susunan APBN 2015, sesuai dengan visi-misi yang dipaparkan Jokowi-JK.
"Program utamanya yakni Indonesia pintar, sehat, kerja, sejahtera, dan lainnya. Program ini perlu dana yang cukup besar untuk sukses diimplementasikan," ujar Sri.
Wanita yang terlibat di Megawati Institute ini juga menambahkan, ada juga program 3 juta irigasi, pasar tradisional sebanyak 5.000 pasar, tol laut dan program lainnya. Menurut Sri, program-program tersebut butuh dana yang sangat besar.
"Kita pernah hitung, untuk pembangunan infrastuktur saja dibutuhkan dana sebanyak 2.000 triliun dalam 5 tahun. Itupun belum dengan program lainnya," kata Sri.
September 01, 2014 at 02:29PM