Tribunnews.com, Jakarta - Ketua Kelompok Dewan Perwakilan Daerah di Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Bambang Sandono, mengatakan bahwa jajarannya sepakat untuk tidak memaksakan penetapan ketua MPR jika dirasa masih banyak hal yang perlu dibahas dalam forum.

Hal tersebut, kata Bambang, demi mencegah konflik seperti yang terjadi pada sidang paripurna penetapan ketua DPR beberapa waktu lalu.

"Kami mengusulkan penambahan waktu. Kalau memang dianggap tidak bisa selesai, lebih baik mundur sedikit (waktunya) tetapi semua happy, daripada kita tergesa-gesa ada yang kecewa," kata Bambang di Jakarta, Minggu (5/10/2014).  

Menurut Bambang, DPD menginginkan pemilihan pimpinan MPR berlangsung secara demokratis sesuai nilai Pancasila. Kata dia, perlu adanya kesempatan untuk menampung berbagai usulan dan menyatukan pendapat yang berbeda sebelum ketua MPR ditetapkan.

"Misalnya, memperpanjang waktu untuk memberi kesempatan dan membuka dialog yang lebih luas sehingga waktu tidak terburu-buru pada rapat pemilihan ketua MPR RI," kata Bambang.

Bambang berharap upaya tersebut dapat membantu mencairkan suasana politik yang cenderung memanas akhir-akhir ini. Selain itu, kata Bambang, DPD pun menawarkan seluruh fraksi yang ada di MPR untuk duduk bersama, bermusyawarah menghindari konflik.

"DPD mengusulkan hal ini semata-mata untuk kepentingan bersama, agar bisa bersatu dan fokus terhadap membangun bangsa untuk kepentingan seluruh rakyat," katanya.