TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Sekjen Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, mengatakan kubu Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK) berharap dalam dalam rapat paripurna pemilihan pimpinan MPR, akan dikedepankan musyawarah ketimbang penghitungan suara.

Hasto mengatakan semangat MPR menurutnya adalah musyawarah mufakat, dan bukaan saling mengkandaskan. "Maka itu yang perlu dipentingkan bukan persoalan menang-kalah," katanya di Rumah Transisi Jokowi - JK, di Jalan Situbondo nomor 10, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (5/10/2014),

Pada rapat paripurna ketua MPR, kubu Jokowi - JK tidak akan mengulang kekalahan dalam perebutan Ketua DPR pada Kamis lalu (2/10). Kubu Jokowi - JK yang suaranya lebih sedikit dari Koalisi Merah Putih (KMP) pada perebutan kursi pimpinan DPR sempat menolak voting, dan akhirnya memutuskan untuk walk out. Alhasil kursi pimpinan DPR disapu bersih oleh KMP.

Rencanannya dalam rapat paripurna perebutan kursi pimpinan MPR, kubu Jokowi - JK akan mendukung anggota DPD menjadi Ketua MPR, dan berharap empat kursi Wakil Ketua MPR dibagi dua antara kubu Jokowi - JK dan KMP.

Kursi kubu Jokowi - JK di DPR memiliki 207 kursi di DPR, sedangkan di DPD terdapat 132 kursi, maka jumlah suara totalnya mencapai 339. Jumlah itu masih kalah dengan gabungan Partai Demokrat dan KMP sebanyak 353 kursi. Menurut Hasto, kubu Jokowi - JK akan menghidari voting pada rapat paripurna nanti. "Maka tidak perlu ada voting," ujarnya.

Kubu Jokowi - JK menurut Hasto belum memutuskan siapa dua orang yang akan dicalonkan, dan menurutnya masih tersedia waktu untuk membahas hal itu. Saat ini kata Hasto yang terpenting adalah membangun kesepakatan. "Kita membicarakan disain dulu, dengan menempatkan (anggota) DPR menjadi ketua MPR, sesuai visi-misi Jokowi," tandasnya.