TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekjen Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Tjahjo Kumolo, mengaku bingung dengan sikap Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY), yang kerap bertentangan dengan partai Demokrat yang dipimpin SBY, terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Kepada wartawan di kediaman Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Sukarnoputri, di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (2/10/2014), Tjahjo mengatakan pernyataan SBY yang mendukung Pilkada langsung, seharusnya diikuti oleh Partai Demokrat, serta Menteri Dalam Negri (Mendagri) Gamawan Fauzi yang pertama kali menyodorkan RUU tersebut.

Partai Demokrat saat sidang pengesahan RUU Pilkada menyodorkan sepuluh syarat yang harus diperbaiki dari RUU tersebut, dan PDIP pun menyepakati syarat dari Partai Demokrat, dan membantu agar RUU tersebut diubah sesuai usulan Partai Demokrat.

Namun demikian kader-kader Partai Demokrat memilih untuk walk out, dan kubu penentang pilkada melalui DPRD pun kalah suara saat voting.

Partai Demokrat sempat digadang-gadang mengalihkan dukungannya ke kubu pendukung Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK), yang menolak RUU Pilkada.

Jokowi pun diketahui sempat menemui SBY untuk membicarakan kemungkinan koalisi, namun hal itu gagal dilakukan. Pada rapat paripurna ke-2 DPR RI dengan agenda pemilihan pimpinan DPR, karena Partai Demokrat termasuk salah satu yang mendukung diterapkannya UU MPR, DPR, DPD dan DPRD.

"Padahal waktu 2009 kita dukung (kader) Partai Demokrat jadi ketua DPR, sekarang 2014 waktu kita menang, kok nggak boleh (menguasai kursi pimpinan)," katanya.

Sebelum UU MD3 dilahirkan, kursi Ketua DPR adalah milik pemenang suara terbanyak di pemilu legislatif (pileg), dan pileg tahun ini pemenangnya adalah PDIP.

Namun koalisi Jokowi - JK kalah suara dengan Koalisi Merah Putih (KMP). PDIP pun tidak mendapat jatah kursi pimpinan DPR sama sekali.

Padahal selama sepuluh tahun terakhir, Megawati tidak pernah me"recoki" kepemimpinan SBY di Istana, walau pun ia akui pihaknya sebagai partai oposisi kerap melontarkan kritik.

Namun demikian diujung pemerintahannya, Tjahjo merasa SBY seperti mempermainkan PDIP. Walau pun demikian, Megawati sebagai Ketua Umum DPP PDIP menurut Tjahjo tidak sampai marah.

"Nggak ada, ibu Mega nggak pernah (marah), ini kan proses politik," terangnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, bahwa Mega mempercayakan kader-kader PDIP di Senayan, untuk mengatasi kondisi tersebut.

"Terserah kamu lah, di DPR lobi-lobi, namanya kan usaha, kalau memang nggak diterima ya sudah," terang Tjahjo mengulangi perkataan Mega. (NURMULIA REKSO PURNOMO).