TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto, menilai mencuatnya kekhawatiran pembentukan KPK di daerah rawan untuk diintervensi oleh pejabat lokal tidak beralasan.

"Kekhatiran itu tak perlu ada dan akan dijadikan sebagai pendorong agar KPK tetap akuntabel," kata Bambang saat dikonfirmasi melalui ponselnya, Minggu (4/1/2014).

Bambang menjelaskan, kekawatiran atau peluang adanya intervensi justru terdapat di KPK saat ini. Namun hal itu bisa dicegah.

"Kalau mau dikaji, KPK di Pusat justru lebih rawan lagi tapi KPK bisa buktikan independensi dan akuntabilitasnya," kata Bambang.

Rencananya apabila terbentuk, KPK di daerah diharapkan akan membantu menciptakan sistem pemerintahan yang transparan. Terlebih KPK cabang daerah ditambahkan Bambang tidak akan mengambil upaya penindakan tapi pencegahan.

"KPK di daerah akan didorong untuk membantu pembangunan sistem governance, penindakan akan tetap dikonsolidasikan di pusat," kata Bambang.