Setelah Turunnya Harga Bensin dari Rp 8.500 Jadi Rp 7.600

TRIBUNNEWS.MAKASSAR - Kebijakan pemerintah yang kembali menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis premium atau bensin serta solar tak sepenuhnya disambut positif kalangan pengusaha.
    
Pengusaha menilai harga bahan bakar yang cepat berubah justru membingungkan dan melahirkan polemik baru bagi dunia usaha. Apalagi, tidak menutup kemungkinan nantinya harga BBM subsidi bisa berubah-ubah setiap bulan mengikuti perubahan harga minyak dunia.
    
Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Sulawesi Selatan (Hipmi Sulsel) Amirullah Abbas, Kamis (1/1/2014), mengatakan, pemerintah gagal melakukan perhitungan matang sebelum menaikkan harga BBM jilid pertama dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500 perliter akhir tahun lalu.
    
Kenaikan sudah direspon dengan kenaikan harga berbagai komponen seperti transportasi hingga produk akhir. Tapi tentu tak lagi turun meski pemerintah menurunkan harga premium dari Rp 8.500 menjadi Rp 7.600 dan solar dari Rp 7.500 menjadi Rp 7.250 perliter.
   
 “Pemerintah kurang sigap melihat gejolak ekonomi. Kebijakan baru ini akan membuat pengusaha bingung utamanya dalam mengatur keseimbangan cost produksi dan harga produk dengan penetapan harga yang berbeda-beda,” katanya di Makassar.
   
 “Harga tidak serta merta turun lagi karena pembelian bahan baku masih harga lama. Kemungkinan satu bulan setelah BBM turun baru ada perubahan,” jelasnya menambahkan.
   
 Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Makassar, Kwandy Salim, menilai kebijakan pemerintah di sektor minyak dan gas menjadi blunder ekonomi.
    
Dengan penurunan kembali harga BBM bersubsidi dunia usaha termasuk perhotelan tentu tidak serta merta meresponnya dengan ikut menurunkan harga atau tarif.
   
 Apalagi seluruh komponen produksi terkait telanjur naik merespon kenaikan harga BBM pertama. Tarif kamar hotel bintang dua atau tiga misalnya mulai Rp 400 ribuan dan Rp 650 ribu bintang 4 dan 5.
   
 “Tetapi Efeknya bukan ke harga kamar. Itu sudah tidak mungkin turun karena penetapan kemarin sudah mempertimbangkan sejumlah cost produksi. Paling kita tingkatkan lagi layanan,” ujarnya.
    
Terpisah, Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Wilayah VII Sulawesi, Burhanuddin Lestim, menyambut baik kebijakan itu. “Kita amankan kebijakan pemerintah. Saya rasa itu sudah baik. Pemerintah tetap memberikan subsidi untuk solar juga,” jelasnya.
    
Sedangkan, Junior Officer Costumer Relation Pertamina Marketing Operation Regional (MOR) VII Sulawesi, Ibnu Adiwena, menjelaskan, pihaknya tidak berwenang menentukan harga. Tetapi menjamin ketersediaan stok dan distribusi BBM.(rul/cha)