TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PDI Perjuangan mengharapkan, pemerintahan ke depan dilakukan dengan membangun bangsa bersama-sama.

Dengan semangat itu, PDIP  berkeinginan melakukan kerjasama dengan sebanyak mungkin partai politik (parpol).

"Membangun Indonesia yang lebih baik harus berdasarkan kepentingan rakyat. Kami harap, bisa kerjasama dengan banyak partai. Kalaupun tidak,  yang paling utama, ya kerjasama dengan rakyat," kata Wakil Sekjen DPP PDIP Eriko Satorduga, Kamis (17/4/2014).

Kepemimpinan Jokowi yang juga Gubernur DKI Jakarta bersama Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, Eriko mencontohkan, hanya didukung 17 kursi dari 94 kursi DPRD Jakarta.

"Pengesahan APBD terus mundur. Akhirnya, toh, disetujui karena DPRD Jakarta berhadapan langsung dengan rakyat Jakarta," kata Eriko.

Untuk itu, katanya lagi, dalam pemerintahan periode 2014-2019, apabila Jokowi menjabat presiden, maka PDI-P tidak khawatir terhadap pemakzulan oleh DPR.

"Sepanjang kami berniat dan bekerja untuk rakyat. Apalagi ada istilah Vox Populi Vox Dei (Suara Rakyat Suara Tuhan). Dan tentu, kami siap bersama rakyat menghadapi masalah yang  akan timbul di kemudian hari," ujar Eriko yakin.

Hingga kini,  PDIP baru berkoalisi secara resmi dengan Partai Nasdem. Apabila tidak ada penambahan mitra koalisi, maka PDI-P dan Nasdem diprediksi bakal kesulitan di parlemen.

"PDIP sudah teruji menjalani sesuatu dari situasi yang sulit. Begitu juga Pak Jokowi, punya sikap tegas tanpa kompromi. Semua itu demi kepentingan rakyat. Kami percaya yang Maha Kuasa, pasti melindungi," Eriko menegaskan..

Eriko juga memastikan hingga kini belum ditentukan siapa yang akan mendampingi Jokowi dalam pertarungan Pilpres mendatang. Sikap ini, dilakukan sambil menunggu hasil akhir penghitungan suara Pileg.