Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla berencana melaporkan kasus surat palsu kepada kepolisian. Surat palsu tersebut berisi permohonan penangguhan pemanggilan Kejagung kepada Jokowi, terkait dugaan tindak pidana korupsi pengadaan bus transjakarta dan bus kota terintegrasi busway (BKTB) pada APBD tahun anggaran 2013.

"Kita akan cari siapa yang upload berita tersebut pertama kali dan langkah-langkah selanjutnya sedang kita pikirkan lapor ke Polri," tutur Ketua Tim Pemenangan Jokowi-JK Tjahjo Kumolo di Jakarta, Minggu (1/6/2014).

Tjahjo mengatakan Jaksa Agung Basrief Arief sudah melakukan klarifikasi bahwa pihaknya tidak pernah menerima surat tersebut. "Pak Jokowi juga sudah konfirmasi terbuka bahwa surat tersebut adalah palsu. Dan kami minta kepada media untuk fair agar mengatakan bahwa surat tersebut palsu," tuturnya.

Sebelumnya, Todung Mulya Lubis, ketua tim kuasa hukum calon Presiden 2014 Joko Widodo membantah adanya surat yang beredar di media sosial dan di kalangan wartawan itu berisi tentang permohonan penangguhan pemanggilan Kejagung kepada Jokowi.

"Kami sebagai Tim Hukum Jokowi Presiden 2014 menyampaikan hal-hal sebagai berikut, kami tegaskan bahwa surat yang beredar di berbagai media sosial tersebut adalah palsu. Jokowi tidak pernah mengirimkan surat kepada Jaksa Agung agar tidak diperiksa terkait dugaan korupsi dalam Pengadaan Bus Trans Jakarta," kata Todung dalam keterangannya, Kamis (29/5/2014).

Dirinya menjelaskan, Jokowi sama sekali tidak pernah menerima surat panggilan dari Kejaksaan Agung untuk diperiksa sebagai Saksi dalam kasus Pengadaan Armada Busway (Trans Jakarta).

"Jaksa Agung Basrief Arief telah menegaskan bahwa berdasarkan perkembangan penyidikan, kasus Trans Jakarta tersebut tidak terkait Jokowi. Jaksa Agung juga telah menghimbau agar kasus ini tidak dipolitisir," katanya.