TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar ekonomi mikro dan keluarga, Aidil Akbar Madjid, mengungkapkan seorang calon anggota legislatif harus memiliki hitung-hitungan yang jelas. Jangan sampai modal politik untuk memenangkan kompetisi dalam pemilu tercampur dengan keuangan pribadi.

"Seorang caleg harus bisa memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan politik. Saat ini banyak yang setelah pesta pemilu, caleg harus pindah rumah karena rumah lamanya digadaikan," ujar Aidil dalam bedah buku 'Mau "Berkuasa"??? Nggak Punya Duit...No Way!' di Jakarta, Rabu (2/4/2014).

Aidil mengaku selama berada di balik meja sebagai konsultan keuangan untuk para pencari kekuasaan, menemukan fenomena bahwa kebanyakan mereka mencampuradukkan keuangan pribadi atau keluarganya dengan ongkos politik yang dikeluarkan.

Ia pernah didatangi seorang caleg asal Jawa Tengah, yang bercerita akan 'menyekolahkan' atau menggadaikan seritifikat tanahnya di Bekasi, untuk modal maju sebagai caleg. Fenomena seperti ini, sambung Aidil, banyak dialami oleh caleg tanpa mempertimbangkan risikonya.

Chairman International Association of Registered Financial Consultant IARFC-Indonesia ini menganjurkan, agar tak terjerembab pada risiko lebih besar, sebaiknya seorang caleg merekrut konsultan politik dan konsultan keuangan, untuk menata strategi pertarungan dalam memenangkan kursi.

Direktur Utama, Konsep (Konsultan Sosial Ekonomi Politik) Indonesia, Veri Muhlis Ariefuzzaman menambahkan memang beberapa kali mendampingi kliennya, banyak yang tidak memiliki perencanaan baik, baik investasi sosial, survei dan lainnya.

Ia tak memungkiri, pernah mendapati seorang ketua partai di daerah, rumahnya sudah terjual dan beralih tinggal di kontrakan setelah kalah. Veri menegaskan, memang banyak ongkos politik yang harus dikeluarkan seorang yang ingin menduduki kekuasaan.

"Karenanya, seorang caleg harus melakukan perencanaan dari awal dengan baik adalah tanda kemenangan. Tim pemenangan yang kecil dan tertib dapat mengelahkan pemenangan yang besar tapi tidak tertib," ungkap Veri.