Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurmulia Rekso Perdana

TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Calon Wakil Presiden (Cawapres), Jusuf Kalla, (JK), saat menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas), Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), di Hotel Panhegar, Bandung, Jawa Barat, sempat ditanya soal Papua oleh salah seorang peserta Rapimnas.

JK yang juga sempat menjabat Wakil Presiden pada 2004 - 2009 lalu itu, oleh salah seorang peserta sempat ditanya soal nasib Papua yang selama ini masih bisa disebut tertinggal.

"Tentu saya menghargai kemajukan Papua, saya pernah bicara di Papua, saya minta maaf papua itu daerah paling banyak disubsidi," katanya.

JK menyebutkan salah satu pendapatan paling tinggi dari Papua adalah pendapatan dari tambang Freeport, yang mencapai Rp 18 Triliun tiap tahunnya. Namun jika dikumpulkan seluruh pendapatan dari tanah Papua, maka jumlahnya masih lebih rendah dari anggaran pemerintah pusat untuk subsidi yang mencapai Rp 30 Triliun.

Di tanah yang alamnya kaya itu banyak penduduknya hidup dibawah garis kemiskinan, namun JK menolak jika disebut Jakarta merampok Papua, karena memang Papua membutuhkan subsidi lebih banyak.

"Tidak ada pikiran Jakarta merampok Papua, tidak ada," katanya.

Dalam kesempatan itu JK sempat mengatakan bahwa walau pun masih terus disubsidi, namun pemerintah pusat sudah mengeluarkan aturan soal pemerintahan di Papua.

"Tidak ada daerah yang aturannya seketat Papua, orang Jawa bisa jadi gubernur di Sumatera, tapi tidak di Papua. Cuma rakyat Papua lah yang boleh jadi Gubernur di Papua, tapi orang Papua bisa (jadi Gubernur) di semua (provinsi)," tandasnya.