TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Golkar ikut angkat suara mengenai kabinet bayangan yang dibentuk PDI Perjuangan (PDIP). Ketua DPP Golkar, Hajriyanto Y Tohari menilai baik pembentukan kabinet bayangan.

"Tidak ada yang salah. Hanya untuk Indonesia tidak lazim saja. Walhasil, pada dasarnya tidak ada yang salah," kata Hajriyanto ketika dikonfirmasi, Senin (4/3/2014).

Ia mengatakan nilai positif pembentukan kabinet bayangan untuk menunjukkan kesiapan untuk menjalankan pemerintahan jika nanti sewaktu-waktu memenangi pemilihan umum presiden. Terpenting, kata Hajri, agar partai yang membentuk kabinet bayangan tidak membohongi publik.

"Yang penting jangan bohong. Artinya, janganlah nanti anggota kabinet yang sebenarnya tidak sama dengan kabinet bayangan. Kalau berbeda tentu bisa dianggap sebagai kebohongan publik," kata Wakil Ketua MPR itu.

Hajri menjelaskan kabinet bayangan biasa dibentuk di negara dengan sistem parlementer, dan karena itu tidak lazim di negara dengan sistem presidensiil seperti Indonesia.

"Saya rasa itu tidak menghalangi keinginan parpol tertentu untuk membentuk kabinet bayangan. Mungkin baik juga untuk menarik perhatian sekaligus untuk kampanye politik. Walhasil, tidak ada masalah dan karena itu biarkan saja kalau ada parpol yang membentuknya," tegas Hajri.

Tetapi, kata Hajri, Partai Golkar belum memikirkan kabinet bayangan. Sebab saat ini fokus dan berkonsentrasi menghadapi pemilu legislatif 2014.
"Pasalnya, Partai Golkar bertekad untuk memenangkan Pileg 2014. Golkar tidak merasa perlu membentuk kabinet bayangan," tuturnya.