TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pada pemilu 2014 mendatang sejumlah kepala daerah di Indonesia akan menjadi juru kampanye. Dengan menjadikan kepala daerah yang sudah populer diharapkan bisa mendulang suara dari masyarakat.

Ahli Psikologi Politik dari Universitas Indonesia Hamdi Muluk mengemukakan bahwa kepala daerah sebaiknya tidak usah dijadikan sebagai juru kampanye walaupun itu hanya di akhir pekan.

"Secara etika publik, lebih bagus pejabat itu tidak ikut kampanye. Karena waktu, energi, pikirannya akan dicurahkan untuk kampanye," ucapnya.

Hamdi menambahkan, kepala daerah itu memiliki amanah, kewajiban terhadap publik. Sebagai seorang pimpinan sebaiknya kepala daerah itu mendahukukan kewajiban kepada publiknya.

Sementara itu, Aminurokhman mantan Bupati Pasuruan mengatakan boleh-boleh saja kepala daerah jadi juru kampanye.

"Kepala daerah yang menjadi jurkam, dia harus cuti. Serta dia tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Agar tidak terjadi tumpang tindih antara kewenangan kepala daerah dan haknya sebagai fungsionaris partai, dia harus meninggalkan segala atributnya sebagai kepala daerah," ujarnya.

Selain itu, Aminurokhman juga menambahkan gar kepala daerah yang menjadi jurkam harus mengikuti aturan yang ada, yaitu selambat-lambatnya satu minggu sebelum menjadi jurkam, dia harus mendapat izin dari Menteri Dalam Negeri.

"Saya dulu waktu masih menjabat sebagai wali kota selalu menjadi jurkam. Tapi selalu diatur waktunya supaya tidak mengganggu tugas sebagai wali kota. Selama jadi jurkam saya juga tidak menggunakan fasilitas wali kota. Selain itu ketika hendak jadi jurkam, saya selalu memberitahukan dan minta izin cuti kepada Gubernur, selaku atasan saya," ceritanya.

Sejumlah kepala daerah yang diketahui akan menjadi juru kampanye antara lain adalah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Kalimantan Barat Cornelis, Gubernur Lampung Syachruddin ZP, dan pelaksana tugas Gubernur Banten Rano Karno.