TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Keinginan pemerintah untuk mendorong pembangunan kawasan industri ke luar Jawa kemungkinan besar akan sulit dilakukan. 

Imam Haryono, Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian mengatakan, saat ini pemerintah dihadapkan kepada banyak masalah. Salah satunya, tingginya biaya logistik di Indonesia sampai saat ini.

Imam menjelaskan, saat ini prosentase biaya logistik di Indonesia dari PDB masih mencapai 23,6%.

Prosentase tersebut jauh lebih besar jika dibandingkan dengan Jepang yang hanya mencapai 10,6% dan Korea Selatan yang hanya mencapai 16%.

”Ini tantangan bagi kita untuk memperluas penyebaran industri ke luar Jawa,” kata Imam kepada KONTAN di sela- sela acara Musyawarah Nasional Asosiasi Logistik Forwarder Indonesia di Jakarta Senin (17/3).

Meskipun menghadapi tantangan yang cukup besar, menurut Imam, pemerintah akan terus berusaha untuk mendorong penyebaran kawasan industri ke luar dari Jawa.

Caranya, dengan menyusun Rencana Induk Pengembangan Industri untuk jangka waktu 20 tahun ke depan.

Imam menambahkan, saat ini pemerintah tengah menyusun rencana besar tentang penyebaran kawasan Industri di luar pula Jawa sampai dengan 2025 mendatang. Di situ, pemerintah mematok target bahwa pada tahun 2025 nanti prosentase kawasan industri di luar Jawa yang saat ini baru mencapai 28% bisa ditingkatkan menjadi 40%. 

Ke dua, pemerintah juga akan memberikan insentif khusus kepada industri yang ingin beroperasi di luar Jawa. Selain itu, untuk mempermudah koordinasi, pemerintah juga akan amembentuk Forum Koordinasi Percepatan Penyebaran Industri.

”Secara aturan main, kami juga akan berpihak kepada industri di luar Jawa, kami akan berikan perlakuan beda kepada mereka,” kata Imam.