TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik, memaparkan ada sebanyak 1,7 persen dari total pemilih untuk pemilu 2014 yang data administrasi kependudukannya (adminduk) tidak lengkap.

Husni menuturkan yang menjadi raja dalam republik ini adalah rakyat sehingga harus difasilitasi oleh negara untuk menggunakan kedaulatannya. Menurutnya pihaknya sekuat tenaga memastikan semua pemilih yang memenuhi syarat berdasarkan UU dan UUD 194 masuk dalam daftar pemilih.

"Dalam konteks ini, ditemukan masalah. Orangnya ada, tapi data administrasi kependudukannya tidak lengkap. Kami temukan sekitar 1,7 persen dari pemilih yang terdata, adminduknya tidak lengkap," kata Husni di hotel Four Season, Jakarta, Kamis (13/3/2014).

Menurutnya pemilih dengan adminduk bermasalah ditemukan di daerah yang lokasi tempat tinggalnya bukan di suatu lokasi pemukiman. Seperti di bantaran sungai, pinggiran rel kereta api, dan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

"Demikian juga daerah konflik dan pengungsian. UU melarang penduduk seperti itu diberi identitas kependudukan," tuturnya.

"Minggu depan kami undang parpol terutama tim teknisnya untuk mengurai lagi temuan parpol mana yang tdk akurat," tambahnya