Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bendahara Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI, Bayu Priawan Djokosoetono mengungkapkan, provinsi Aceh merupakan wilayah yang akan menjadi perhatian pemerintahan baru dalam menggerakkan pembangunan ekonominya.

Sehingga, pengembangan pelabuhan, pembangunan jalur kereta api, dan jalan tol yang akan membentang hingga Lampung juga bermula dari Aceh. Dengan demikian, maka peluang usaha akan terbuka lebar untuk para pengusaha muda di wilayah Serambi Mekkah ini.

Menurutnya, Aceh sangat strategis karena bisa menjadi bandar tempat singgah kapal-kapal dagang yang akan atau telah mengarungi Samudera Indonesia. Bila itu terwujud, wilayah ini akan berkembang pesat dan menarik perhatian para pengusaha nasional maupun asing.

"Dengan latar belakang seperti itu para pengusaha muda Aceh mesti dapat ikut mengembangkan diri," Bayu dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Sabtu (29/11/2014).

Sebagaimana pengusaha muda lainnya, kata Bayu, para pengusaha muda Aceh butuh bantuan agar dapat berkembang. Kemudahan-kemudahan fiskal juga akan membantu mereka tumbuh dan berkembang memanfaatkan peluang-peluang yang tercipta.

Bayu yang menjabat sebagai Chairman Bluebird Group Holding dan mempunyai pengalaman mengembangkan usaha di beberapa sektor bisnis mengingatkan, kesediaan para pengusaha muda berkorban perlu mendapatkan apresiasi pemerintah. "Dengan memasuki bidang usaha, sebenarnya mereka berani menanggung risiko kegagalan, ini yang perlu diperhatikan semua pihak," ucapnya.

Lebih jauh dia mengatakan, iklim usaha yang ada saat ini cukup kompetitif karena pengusaha asing dengan kekuatan modal besar dan teknologi yang lebih maju akan hadir dengan leluasa mulai tahun 2015. Seluruh kawasan ASEAN akan memulai era ekonomi baru yang akan diwarnai dengan berbagai kemudahan investasi.

Keputusan pemerintah mengurangi subsidi BBM agak kurang menguntungkan bagi para pengusaha muda. Namun demikian, Bayu mengimbau agar kebijakan itu diterima dengan lapang dada sekalipun memberatkan dunia usaha.

"Saya pribadi setuju karena semua untuk kepentingan bangsa yang lebih luas, tinggal sekarang bagaimana kompensasi bisa dialihkan atau disalurkan secara tepat agar bisa menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi," tuturnya.