TRIBUNNEWS.COM, BALI - Ketua Presidium Penyelamat Partai Golongan Karya Agung Laksono mengaku belum membahas teknis dan mekanisme Musayawarah Nasional IX tandingan yang rencananya akan diselenggarakan pada Januari 2015 mendatang.

Presidium, kata dia, ingin melihat terelebih dahulu bagaimana Munas di Nusa Dua Bali pada 30 November-3 Desember berjalan.

"Kami akan bersidang segera, tapi belum dimulai. Lihat dari sini dulu, baru akan dibahas apa yang akan kita lakukan," kata Agung di Nusa Dua, Bali, Minggu (30/11/2014).

Menurut Agung, penting untuk melihat terlebih dahulu secara objektif apakah Munas di Bali ini berjalan dengan demokratis atau tidak.

Pihak presidium, kata Agung, tidak bisa memberikan penilaian jika belum memantau langsung bagaimana kondisi berjalannya Munas.

"Sekarang belum bisa kami simpulkan apakah mereka (peserta Munas) gembira atau tidak dengan pelaksanaan Munas. Bisa saja mereka justru happy, siapa tahu. Atau mereka melawan. Saya rasa terlalu pagi untuk menyimpulkan," ujar Agung.

Menurut Agung, peserta Munas mulai dari Dewan Pimpinan Daerah tingkat I (provinsi) dan tingkat II (kabupaten/kota), hingga ormas dan sayap Golkar hanya menginginkan sebuah Munas yang demokratis.

"Kalau mereka menerima dengan gembira pelaksanaan Munas, kita mau bilang apa?" tambah Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini.

Agung adalah salah satu tokoh yang akan mencalonkan diri menjadi ketua umum dalam Munas itu.

Namun, dia bersama sejumlah calon ketua umum Golkar lainnya merasa pelaksanaan Munas saat ini ilegal, dan menguntungkan Aburizal Bakrie yang juga hendak kembali mencalonkan diri.

Agung akhirnya membentuk tim penyelamat Partai Golkar yang beranggotakan Priyo Budi Santoso, Zainudin Amali, Agus Gumiwang, Yorrys Raweyai, Agun Gunandjar, Ibnu Munzir, Laurence Siburian, serta Zainal Bintang.

Tugas utama tim ini adalah menggelar Munas IX Partai Golkar pada Januari 2015.