TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas akan berakhir pada 10 Desember 2014. Namun, sampai saat ini DPR belum juga memilih penggantinya.

Peneliti Hukum Indonesian Corruption Watch (ICW) Lalola Easter mengatakan, hal ini tentu menimbulkan kebingungan bagi para calon pimpinan KPK dan lembaga KPK. Mereka jelas kebingungan harus melaporkan kepada siapa, sedangkan sampai saat ini komisi belum terbentuk.

"Ini memang seperti simalakama. Itu juga berpotensi melemahkan KPK. Tapi, kami tekankan di sini kita bicara melaksaakan undang-undang. Kalau seperti itu, DPR harus melakukan pemilihan sebelum reses 6 Desember dan 10 Desember tepat masa bakti Busro habis," kata Lalola, di kantornya, Minggu (30/11/2014).

Lalola menjelaskan, kemungkinan terburuk dari kondisi ini, pemilihan pimpinan KPK ditunda sampai masa reses selesai. Hal ini tentu akan mengganggu kerja KPK karena hanya memiliki 4 pimpinan dalam menjalankan kerja sehari-hari.

"Sebelum masa reses sebaiknya dipilih, kalau belum perbedaan antara mereka selesai, kalau KIH dan KMP belum selesai sama saja. Kalau tidak dimungkinkan, ya terpaksa menunda. Tapi kami mendesak sebelum reses selesaikan itu," katanya.

Lebih lanjut dirinya mengatakan, kemungkinan penundaan itu memang menjadi kemungkinan pahit yang harus dihadapi. Tapi, hal itu lebih baik dibanding dipilih dengan berbagai kepentingan yang menunggangi keputusan itu.

Diberitakan sebelumnya, rapat pleno Komisi III DPR membahas seleksi calon pimpinan KPK ditunda. Pasalnya, fraksi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat tidak hadir.

"Rapat terpaksa kami tunda dengan alasan setelah ditunggu lebih dari 30 menit fraksi KIH juga belum datang," kata Wakil Ketua Komisi III Benny K Harman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/11/2014).

Benny mengatakan, Komisi III akan menunggu kehadiran KIH untuk menyelenggarakan pleno tersebut pada hari ini. Namun, jika KIH tak kunjung datang, maka pelaksanaan pleno akan dijadwalkan minggu depan.