TRIBUNNEWS.COM, JOMBANG - Sejumlah Pengasuh pondok pesantren di Jawa Timur mendesak Presiden Jokowi tegas dalam penangan tindak pidana korupsi. Sebab, masa depan pemberantasan korupsi semakin kabur dengan menguatnya konflik antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri.

Desakan ini merupakan hasil halaqah (pertemuan/diskusi) kebangsaan yang digelar di Ponpes Tebuireng Jombang, Minggu (29/3/2015). Hadir dalam halaqah yang berlangsung hingga sore hari itu antara lain Plt Wakil Ketua KPK Johan Budi Sapto Pribowo.

Kemudian mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof Jimly Asshiddiqie, Pengasuh Ponpes Tebuireng KH Solahudin Wahid (Gus Solah), dan Bambang Widjayanto (BW) pimpinan KPK non-aktif.

“Pertama, korupsi adalah kejahatan kemanusiaan yang tidak dapat dibenarkan dari aspek manapun. Karena itu pesantren tegas mendukung pemberantasan korupsi dan menentang segala bentuk pelemahan,” ujar KH Imron Rosady saat membacakan hasil halaqah.

Kedua, lanjutnya, Negara Indonesia harus diselenggarakan oleh pemimpin yang bisa menggunakan akal sehat dan hati nurani serta memiliki intrigitas.

“Oleh karena itu seluruh penyelenggara Negara harus menunjukkan komitmennya sebagai pelopor pemberantasan korupsi,” tandas pengasuh pesantren Islahiyah Malang ini.

Dalam hal pemberantasan korupsi, para pengasuh pesantren ini memandang masih terdapat intervensi kekuatan besar yang mencoba mengganggu proses penegakan hukum.