TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggaran sebanyak Rp 3,8 triliun dipangkas dalam Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2015.

Dalam besarnya anggaran tersebut, Pemprov menggunakannya dalam pemangkasan pembelian beberapa lahan di SKPD.

Anggota DPRD DKI, Komisi D, Prabowo Soenirman, mengatakan, pemangkasan anggaran tersebut, merupakan resiko Pemprov dalam menggunakan Pergub (Peraturan Gubernur) pada APBD DKI.

Namun, ia berharap, agar nantinya pemangkasan anggaran itu tidak mengganggu pembangunan di Jakarta.

"Kita sudah sepakat pakai Pergub bukan Perda, artinya Gubernur punya keleluasaan. DPRD tidak punya kewenangan untuk mengatur penganggaran. Itu resikonya menggunakan Pergub. Silahkan saja, sejauh pembangunan di Jakarta tidak terhambat," kata Prabowo ketika dihubungi Warta Kota, Minggu (29/3/2015).

Namun, dengan penggunaan Pergub tersebut, pihaknya akan melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran lebih ketat.

Bahkan, pihaknya berjanji, akan selalu mengecek ke lapangan lebih sering lagi.