Ada Kegiatan Politik di Car Free Day, Setujukah Anda?

Ada Kegiatan Politik di Car Free Day, Setujukah Anda?
TRIBUNNEWS.COM/ RANDA RINALDI
Permainan tradisional digelar di Jalan Sudirman Jakarta di sela Car Free Day, Minggu 22 Maret 2015. 

Tribunnews.com, Jakarta - Munculnya wacana pelarangan kegiatan politik di area car free day (CFD) belakangan ini memicu reaksi dari berbagai kalangan warga Jakarta. Ada yang merasa setuju, ada pula yang menganggapnya biasa saja.

"Memang sebaiknya fokus aja sama tujuan CFD. Sarana warga berolahraga, sekaligus memberi kesempatan Jakarta untuk bernapas dari polusi," ujar Wahyu (22), warga Pondok Kopi di Bunderan HI, Minggu (29/3/2015).

Sementara itu warga lainnya, Fris (32), tidak terlalu memusingkan ada kegiatan politik di acara CFD. Menurut warga Slipi, menilai aksi demo atau penggalangan bantuan berbau politik tidak terlaku menggangu aktivitasnya selama CFD.

"Enggak ngaruh juga ya. Penting gak penting, ada gak ada (kegiatan politik), kita tidak merasa tergganggu," ungkap Fris yang mengaku sering datang ke CFD.

Sedangkan, Muamar (31), mengaku kaget acara CFD disisipi kegiatan politik. "Oh ya? Saya juga tidak tahu. Soalnya baru pertama kali ikut CFD," tutur Muamar.

Pantauan Kompas.com, hari Minggu ini masih ada kegiatan politik, yakni dukungan kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Koordinator aksi, Yayong Waryono, mengaku mengetahui terkait larangan tersebut. Wakil Sekjen Barisan Utama Pebdukung Jokowi Presiden (Bara JP) itu mengaku taat hukum jika kegiatannya harus distop.

"Kita taat hukum. Kalau tidak boleh lagi (kegiatan politik di CFD), kita akan serahkan spanduk seadanya saja," ujarnya.

Sebelumnya Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah mengatakan pihaknya akan mengkaji usulan pelarangan kegiatan politik di car free day (CFD) atau hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) di kawasan Bundaran HI-Sudirman, Jakarta.

Menurut Saefullah, saat ini penyelenggaraan CFD sudah melenceng dari tujuan awal, yakni untuk meningkatkan kualitas udara di Jakarta. Usulan yang diajukan Deputi Pengendalian Kependudukan dan Pemukiman (Daldukkim) Syahrul Effendi itu juga disetujui Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. (Tangguh Sipria Riang)



March 29, 2015 at 09:05AM

Leave a Reply