TRIBUNNEWS.COM, PALANGKARAYA - Dari hasil Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalimantan Tengah, kota-kota di wilayah provinsi tersebut bisa menjadi ibukota menggantikan DKI Jakarta. Salah satu contoh yang berpotensi kuat jadi ibukota adalah Palangkaraya.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalimantan Tengah Herson Aden mengungkapkan Palangka Raya memiliki 2400 hektare persegi untuk komplek pemerintahan negara. Dengan luas wilayah tersebut, semua kementerian dan lembaga bi dipindahkan ke Palangka Raya.

"Kita ambil saja sekian ratus ribu hektar untuk pemerintahan sudah luas banget," ujar Herson di kantor Bappeda Kalteng, Minggu (29/3/2015).

Herson memaparkan wacana pemindahan ibukota dari Jakarta ke Palangkaraya sejak zaman presiden Soekarno. "Master plan dari Soekarno dulu. Sekarang jalan kan cuma jalan nasional belum ada apa-apa," kata Herson.

Dengan pemindahan ibukota, DKI Jakarta hanya menjadi kota bisnis saja dan Palangka Raya menurut Herson menjadi pusat pemerintahan yang baru.
"Daerah kawasan untuk kementerian, ceritanya pusat pemerintahan di Palangka Raya, untuk bisnis di Jakarta," ucap Herson.

Herson menjelaskan dengan pemindahan ibukota di Palangkaraya, akan mengurangi kerugian negara selama ibukota di Jakarta. Karena selama ini pusat pemerintahan mengalami kerugian akibat banjir, demonstrasi, dan macet selama di Jakarta.

"Membangun satu kawasan perhitungan membutuhkan berapa triliun, dibandingkan kerugian akibat banjir macet dirupiahkan begitu besar. Membangun areal baru tidak begitu susah," papar Herson.

Herson menambahkan, jika pemerintah pusat setuju memindahkan ibukota ke Palangkaraya, maka program pembangunannya harus segera dikerjakan. Seandainya pemerintah pusat fokus membangun Palangkaraya jadi ibukota, hanya membutuhkan beberapa tahun memindahkan seluruh kementerian dan istana negara ke Kalimantan Tengah.

"Untuk bangun Palangkaraya jadi ibukota dua sampai tiga tahun cukup selesai," jelas Herson.