Laporan Wartawan Tribunnews.com, Adi Suhendi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-- Ketua DPRD DKI Jakarata Prasetyo Edi Marsudi mengaku banyak mendapat aduan dari warga baik secara langsung datang kepadanya atau melalui Short Message Service (SMS) tentan permasalahan penyerobotan lahan yang dilakukan pihak yang tidak memiliki hak.

Keluhan warga merasa tanahnya diserobot Pemerintah Provinsi DKI, lahan Pemprov diserobot pihak swasta, sampai lahan warga diserobot pengusaha. Dicontohkannya lahan milik Bank DKI karena perjanjian yang merugikan, kina lahan yang berada di Jalan MH Thamrin terancam akan dikuasai pihak swasta.

"Akhirnya dalam putusan Rapim (Rapat Pimpinan) kita putuskan buat Pansus (Panitia Khusus) dan akan kita buka seluas-luasnya siapa pelaku-pelaku yang nakal pad asaat kepemimpinan di Jakarta ini, karena bukan apa-apa, Jakarta itu kaya, Jakarta punya aset besar, tetapi yang ada Jakarta hanya dibohongi oknum di DKI," ungkap Prasetyo di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (29/12/2014).

Kemudian lahan di Rawa Bebek, Cempaka Putih sudah terlunta-lunta sejak jaman Sutiyoso hingga sekarang. Tanah yang sebelumnya milik menteri di era Soekarno yang bernama Ahmad Syafei kini hampir dikuasi sepenuhnya sebuah perusahaan swasta.

"Karena peristiwa apalah dia ditahan secara politik, nah di situ aset dirampas langsung pemerintah dan giriknya dia masih hidup," ungkapnya.

Begitu juga lahan milik Wali Kota Jakarta Barat. Dikatakan Prasetyo banyaknya aset Pemprov DKI Jakarta yang hilang diakibatkan adanya oknum-oknum di Pemprov DKI khususnya Biro Perlengkan yang kini bernama Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD).

"Ini oknum di BPKD sangat nakal, maka saya ketemu gubernur dan wakil gubernur harus ada revolusi birokrasi besar-besaranan," ungkapnya.