TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Golkar Munas Bali Aburizal ‎Bakrie mempertanyakan alasan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly yang mengakui keabsahan Munas Ancol dengan temuan sebanyak 133 surat mandat yang palsu.

"Ada yang satu unsur dugaan pemalsuan, ada yang satu surat beberapa unsur," demikian ‎ ‎pernyataan resmi yang disampaikan Aburizal dalam akun twitter pribadinya Sabtu (14/3/2015).

Dengan adanya berbagai dugaan‎ pemalsuan surat mandat pada Munas Ancol maka itu dilaporkan ke Bareskrim Polri pada Rabu (11/3).

"Kami yakin Polri akan bekerja dengan profesional dan adil dengan fakta yang ada," ujarnya.

Dari temuannya ada sebanyak 43 surat mandat yang diduga tanda tangannya palsu yang dilakukan peserta dari Aceh. Selain itu, ‎ada sebanyak 104 surat mandat yang diduga kop surat tidak sesuai aslinya seperti yang dilakukan peserta dari Nabire.

"Ada sebanyak 19 surat mandat yang diduga stempelnya palsu. Contohnya Kabupaten Manggarai," katanya.

Kemudian, ‎ada juga sebanyak 40 surat mandat yang diduga tidak memiliki kewenangan menandatangani surat mandat yaitu surat dari Gayolues dan Nagan Raya.