TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang KPK.

Khususnya meyoalkan Pasal 32 ayat 1 huruf c dan ayat 2 terkait ketentuan pemberhentian sementara pimpinan KPK.

"Pemohon mengajukan pengujian terhadap norma yang tercantum dalam dua Pasal tersebut yang menyatakan pimpinan KPK berhenti atau dapat diberhentikan menjadi terdakwa akibat melakukan tindak pidana kejahatan," kata Penasihat hukum Bambang Widjojanto, Abdul Fickar Hadjar di Mahkamah Konstitusi, Selasa (7/4/2015).

Menurut Fickar, dengan adanya pengaturan itu, kliennya merasa konstitusinya telah dirugikan. Padahal, klaim Fickar, kasus yang menjerat kliennya merupakan hasil rekayasa.

Bambang juga menilai Pasal 32 ayat (1) huruf c UU KPK telah melanggar amanat dari Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 atas asas praduga tak bersalah.

Bambang sendiri sekarang sudah berstatus tersangka di Mabes Polri. Dia dijerat karena diduga mengarahkan saksi perkara sengketa Pilkada yang ditangani Mahkamah Konstitusi beberapa tahun lalu.