Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengimbau dua kubu duduk bersama dan mengakhiri polemik dualisme kepemimpinan di DPR RI. Jika berlanjut akan membuat pemerintah berat bekerja.

Yasonna mengakui Kemenkumhamsedang menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas untuk 2015. "Ini mendesak dari kami, tentang Prolegnas," ungkap Yasonna kepada wartawan di kantor Presiden, Jakarta, Senin (3/11/2014).

Kemenkumhan akan memulai pembahasan itu bersama DPD RI, Selasa (4/11/2014). Namun, jika kondisi parlemen khususnya DPR RI masih terus berpolemik, bukan tak mungkin banyak program yang tidak tercapai dan rakyat pun dirugikan.

"Kalau DPR terlambat, agenda prolegnas itu bisa terhalang. Jadi saya mengharapkan sekali mengenai alat kelengkapan DPR dapat segera terbentuk berdasarkan asas musyawarah mufakat," terang Yasonna yang juga kader PDI Perjuangan itu.

Yasonna mencontohkan, tak sedikit kebijakan-kebijakan baru bagi rakyat, Pemerintah harus mendapat persetujuan dari DPR RI. "Kalau tidak, itu semua menjadi terhalang. Padahal Presiden megatakan speed, kerja kerja, kerja," tegasnya.