Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Pengurus Besar Nadlatul Ulama (PBNU) meminta pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk menempatkan pemerataan ekonomi pada skala prioritas. Pasalnya yang terjadi sekarang ini adalah pertumbuhan ekonomi yang tidak dibarengi dengan pemerataan.

"Konon ekonomi mampu tumbuh 5-6,5 persen alhamdulilah positif tapi bukan hanya pertumbuhan tapi pemerataan, supaya harta kekayaan tidak dikuasai oleh orang orang itu saja," ujar Ketua PB NU KH Said Aqil Siradj di Kantor Pusat PBNU, Jalan Kramat, Jakarta, Minggu (2/11/2014).

Dengan tidak adanya pemerataan menurut Aqil, pertumbuhan ekonomi tidak dapat dirasakan. Aqil mengatakan banyak masyarakat Indonesia yang diselimuti kemiskinan,   Sehingga tidak merepresentasikan pertumbuhan ekonomi di atas lima persen tersebut.

"Kita masih peduli dan merasakan bagaimana keberadaan kemiskinan, itu yang mestinya ditiadakan," ujar Aqil.

Aqil mencontohkan banyak alih fungsi lahan menjadi perumahan. Namun banyaknya perumahan tidak menyentuh pada rakyat kecil. 'Wong Cilik' menurut Aqil banyak yang tidak memiliki rumah yang layak lantaran kredit yang ada cukup memberatkan.

"Disparitas cukup lebar antara kaya dan miskin , orang kecil memiliki rumah dengan kredit yang memberatkan, ini sangat  tidak adil dan mesti menjadi konsen pemerintah," tutur Aqil.