TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polemik calon Kapolri masih belum berakhir. Presiden Joko Widodo harus bisa menjelaskan kepada partai politik pendukung dan DPR jika tak melanggar Undang-undang dalam urusan Kapolri ini.

Terutama soal alasan tak melantik Komjen Budi Gunawan yang sudah disetujui DPR dan kemudian mengusulkan Komjen Badrodin Haiti sebagai Kapolri.

"Kami berkeinginan supaya proses yang dilakukan Jokowi soal masalah Kapolri ini jangan sampai melanggar Undang-undang," ujar Presidium Penasehat Gerakan Trisakti Nusantara, Edwin Henawan Sukowati, Minggu (1/3/2015) saat diskusi publik bertajuk "Polemik Pengangkatan Kapolri dan Krisis Konstitusi", di Jakarta.

Hadir dalam diskusi yang dimoderatori Riano Oscha dari GTN, itu adalah Pengamat Tata Negara Irman Putra Sidin, Pengamat Komunikasi Politik Emrus Sihombing, dan Pengamat Hukum yang juga Presidium GTN Marihot Siahaan.

Edwin mengatakan, presiden masih harus meyakinkan kepada parpol pendukung dan DPR soal Kapolri itu, supaya tidak terjadi polemik antara presiden dan parlemen.

"Presiden harus meyakinkan bahwa apa yang dilakukan itu memang betul-betul demi persatuan dan kesatuan bangsa," papar Edwin.

Bahkan, dia mengingatkan, jangan sampai kasus pemilihan Kapolri di era Presiden RI keempat Abdurrahman Wahid terulang lagi dan menimpa Jokowi.