Laporan Wartawan Tribunnews.com, Adi Suhendi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-- Fraksi PDI Perjuangan menyoroti program pembenahan tata ruang di Ibu Kota yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 2015 mendatang.

Wakil Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Dwi Rio Sambodo mengungkapkan perlu ada kebijakan khusus terutama dalam melaksanakan penataan, pengusuran, dan penertiban untuk membenahi Jakarta.

"Untuk itu kami menekankan pada pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk melaksanakan upaya-upaya pendekatan yang manusiawi diantaranya denga melakukan sosialisasi yang maksimal sehingga bisa diterima dan tidak merugikan satu sama lainnya," ungkap Rio di Gedung DPRD, Senin (29/12/2014).

Dikatakannya Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan bila ada kebijakan Pemda DKI Jakarta terkait pembebasan lahan, maka harus menegakan prosedur den sebagainya. Terlebih ke depan ada beberapa program yang akan mengalihkan kepemilikan tanah warga yang bersertifikat dalam rangka untuk kepentingan publik.

"Dalam prosedur juga ditentukan mengenai penggantian lahan yang merujuk pada aturan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sehingga kemudian ini menjadi titik temu antara negara yang diwakili Pemda DKI dan rakyat oleh warga setempat," ungkapnya.

Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta pun menganggap kinerja pemerintah DKI sampai saat ini sangat baik dalam rangka menciptakan Jakarta Baru dengan berbagai program yang dijalankan pada berbagai bidang.

"Sejak 2012 kepemimpinan Jokowi-Ahok kemudian dilanjutkan kepemimpinan Ahok-Djarot, itu telah mengenalkan soal terminologi baru tentang kebutuhan tata ruang, nah untuk itu kemudian ini jadi konsen PDI Perjuangan kedepannya,” katanya.