TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akhirnya meminta penanganan polemik internal Golkar dikembalikan ke Mahkamah Partai (MP) karena gugatan Agung Laksono tak lengkap.

Pengamat politik dari Universitas Islam Nasional Syarif Hidayatullah, Pangi Syarwi Chaniago, mengatakan, sebetulnya dari awal publik menginginkan agar polemik di internal Golkar antarkubu Agung Laksono dan Aburizal Bakrie tidak diselesaikan di pengadilan. Sebab ujungnya pahit dan tidak bisa membahagiakan semua pihak.

"Sangat disayangkan kubu Agung tetap ngotot menggugat ke pengadilan keabsahan Munas Bali, semestinya diselesaikan di Mahkamah Partai dulu baru rutenya ke pengadilan," kata Pangi melalui pesan singkat, Selasa (3/2/2015).

Pangi menuturkan, pertanyaan publik sudah mulai terjawab di mana ujung polemik Golkar. Menurutnya, kisruh Golkar pada akhirnya diselesaikan ke Mahkamah Partai yang selama 14 hari Mahkamah Partai bekerja.

"Kalau MP memutuskan Munas Bali diakui keabsahannya, kubu Agung Laksono sebagai tergugat bisa kembali mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung," tuturnya.

Masih kata Pangi, sebetulnya jauh lebih baik persoalan Golkar jangan sampai ke Mahkamah Agung dan lebih baik diselesaikan cukup di tingkat MP lewat kompromi dan jalan tengah 'islah'.

Menurutnya, Kasasi ke MA sebab membutuhkan waktu yang lama dan bisa mengangu berkonsentrasi Golkar persiapan Pilkada.