TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Netizen beranggapan kesalahan manajemen distribusi pemerintah patut diduga menjadi biang kerok utama melambungnya harga beras secara tidak wajar dalam beberapa hari terakhir.

Hal itu dikatakan oleh Juru Bicara Kelompok Diskusi Kajian Opini Publik Indonesia (Kedai KOPI), Hendri Satrio. Hasil ini didapat dari polling yang dilakukan oleh Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (Kedai KOPI) melalui website www.uneg2politik.com.

Menurut Hendri, polling yang dilakukan sejak 2 Maret 2015 pukul 00.00 WIB hingga 3 Maret 2015 pukul 17.00 WIB menempatkan kesalahan manajemen distribusi sebagai jawaban teratas.

"Empat jawaban pada polling di www.uneg2politik.com diambil dari pesan komunikasi presiden, wakil presiden dan beberapa pengamat yang terliput media saat menyikapi ‎melambungnya harga beras secara tak wajar belakangan ini," kata Hendri melalui pesan singkatnya, Selasa (3/3/2015).

Selain kesalahan manajemen, kata Hendri tiga jawaban lainnya adalah permainan mafia, mundurnya masa panen dan kegagalan pemerintah menjaga kestabilan harga.

Total ada 406 Netizen yang berpartisipasi dalam polling dengan pertanyaan tunggal 'Menurut Anda apa yang menyebabkan kenaikan harga beras tidak wajar?'. Dari empat jawaban sebesar 43,8 persen atau setara 178 orang memilih‎ jawaban 'kesalahan manajemen distribusi', sementara 37,7 persen (153 orang) memilih jawaban 'permainan mafia'.

Sementara sebanyak 12,8 persen (52 orang) memilih jawaban 'mundurnya masa panen' dan 5,7 persen (23 orang) memilih jawaban 'kegagalan pemerintah menjaga stabilitas harga'.

"Ini merupakan hasil opini dari publik menyikapi kenaikan harga beras secara tidak wajar‎ sebagai masukan kepada pemerintah," tututrnya.

Masih kata Hendri, sebagai catatan ada perbedaan cara komunikasi politik antara SBY dan Jokowi menyikapi kenaikan harga beras. Menurutnya, SBY pada tahun 2011-2012 langsung memerintahkan jajarannya untuk segera menstabilkan harga.

"Sementara Jokowi memandang ini sebagai permainan mafia yang menginginkan pemerintah kembali mengimpor beras," ujarnya.