TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melakukan audiensi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pertemuan kedua pihak tersebut guna menjelaskan legalitas DPP PPP di depan hukum.

Anggota Bawaslu Nasrullah mengatakan pihaknya mengacu pada azas legal formal dalam menangani dualisme partai politik menghadapi Pilkada serentak yang akan digelar awal tahun depan. Termasuk juga, dualisme yang terjadi di internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Nasrullah menegaskan, Bawaslu berpegang pada prinsip pendekatan yuridis dalam menilai serta memutus mana yang lebih shahih dan lebih legal. Tetapi, dia mengingatkan Bawaslu bukan lembaga yang memastikan pastikan lembaga itu legal atau tidak.

“Kemenkumham yang memiliki kapasitas itu. Bawaslu akan ikuti proses atau prosedur sisi yuridisnya,” katanya dalam pernyataan yang diterima Selasa(3/2/2015) malam.

Nasrullah mengakui bahwa persoalan konflik parpol berpotensi menjadi masalah dalam tahapan pilkada. Karena itu, Bawaslu berharap perselisihan internal PPP segera berakhir.

“Bawaslu sendiri akan melakukan pertemuan dengan pihak-pihak terkait sebagai antisipasi terhadap persoalan ini,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Umum PPP M Romahurmuziy menyatakan, kehadirannya ke Bawaslu untuk menjelaskan keabsahan Muktamar VIII PPP hingga akhirnya mendapat pengesahan Menkumham melalui SK Nomor : M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP PPP.

Pihaknya juga menyerahkan dokumen-dokumen pendukung.“Kami datang ke Bawaslu sebagai tindakan preventif bukan tindakan reaktif. Jadi sebelum tahapan pilkada dimulai, semua pihak terkait harus mendapatkan penjelasan mengenai keabsahan DPP PPP,” kata Romi, sapaan akrab Romahurmuziy.

Selain keabsahan DPP PPP, Romi juga menjelaskan adanya perubahan nomenkelatur struktur organisasi di tingkat kabupaten/kota dari DPC menjadi DPD. Nah, untuk pilkada kabupaten/kota maka calon kepala daerah diusulkan oleh DPD.

“Tanggapan Bawaslu cukup positif, mereka meminta kami segera menyerahkan struktur kepengurusan DPP, DPW dan DPD,” tegas Romi.