TRIBUNNEWS.COM,BATU- Sulitnya desa wisata berkembang membuat sebagian Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) beberapa waktu lalu yang ditemui Surya berharap kepada investor untuk terlibat mengelola.

Mereka berfikir, investor memiliki modal dan bisa menggarap secara professional.

Namun, harapan Pokdarwis itu berbeda dengan Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Batu, Uddy Syaifudin.

Kepada Surya, Uddy mengungkapkan, bahwa, kekuatan desa wisata itu ada di desa itu sendiri.

Ia menjelaskan beberapa alasan. Pertama,masyarakat desa memiliki pandangan, sikap serta keinginan yang sama untuk mengelola sebuah kegiatan usaha ekonomi di desanya, berupa pariwisata desa.

Ketidaksamaan pandangan, sikap serta keinginan harus dibicarakan di depan.

“Pemerintah desa setempat bisa memfasilitasi hal ini,” saran Uddy seperti dalam surat elektronik yang dikirim ke redaksi Surya(Tribunnews.com Network) , Senin (30/6/2014).

Ia menambahkan, konflik pengelolaan bisa saja terjadi jika potensi-potensi konflik tidak dibicarakan secara bersama.

Contoh, infrastruktur di desa yang umumnya masih berupa jalan-jalan kecil, bisa menjadi hambatan jika saat ada warga desa punya hajatan, menutup jalan.

Sementara, karena sudah terlanjur menjual paket-paket wisata, tamu yang akan melewati jalan tersebut tidak bisa menuju ke lokasi yang seharusnya.

Konflik kecil ini berpotensi tidak baik pada pengembangan desa wisata itu sendiri.

Kedua, desa harus memiliki obyek wisata yang layak dijual. Keunikan, kekhasan, sikap ramah, budaya, seni atau apa saja yang bisa dilakukan warga desa akan menjadi kekuatan tersendiri.

“Tanpa obyek, nggak usah dipaksakan menjadi desa wisata. Begitu pun dengan sarana lain seperti rumah warga yang bisa dimanfaatkan untuk tinggal sementara, atau kebun atau tanaman yang memiliki dimensi mampu mengundang wisatawan untuk datang,” ujarnya.

Ketiga, desa wisata harus memiliki badan usaha desa wisata (BUDeWi).

Selain untuk memberi kepercayaan pada konsumen, juga mencegah jangan sampai siapa pun yang ingin mendirikan desa wisata di sebuah desa, bisa serta merta mendirikannya.

Usaha baru, bisa menjadi sebuah devisa dari desa wisata yang sudah ada.

“Disinilah, peran pemerintah desa dibutuhkan agar jangan sampai desa wisata justru menjadi kontra produktif bagi warga desa lainnya,” papar Uddy.

BUDeWi ini, meski tak harus profesional namun tetap harus memiliki kapabilitas untuk mengelola sebuah aktifitas bisnis di desa.

Badan usaha ini, bisa diisi oleh Pokdarwis, Gapoktan, Karang Taruna atau siapa saja yang ingin desa wisatanya maju melalu menjual produk pariwisata.

“Tidak perlu investor besar dalam mengelola desa wisata ini. Jika ada penyertaan modal, biarlah badan usaha desa wisata ini yang mengelolanya,” sarannya.

Uddy termasuk yang sangat tidak ingin desa wisata terpuruk karena pelbagai permasalahan.

Warga yang merasa memiliki potensi desa wisata, justru tidak memahami prinsip-prinsip pengelolaan desa wisata yang baik, benar, dan profesional. Kenyataan yang terjadi sekarang, tak harus mematahkan semangat memajukan desa.

“Keterlibatan pihak di luar desa wisata, tentu dibutuhkan. Namun jangan sampai mengurangi peran serta masyarakat desa wisata sendiri,” pungkasnya.

Waktu menyusun Perda Kepariwisataan Kota Batu, katanya, Uddy bersama tim penyusun menaruh perhatian besar pada pasal desa wisata.

Uddy sadar, tanpa aturan yang jelas, pasti akan terjadi permasalahan di belakang hari.

“Jika perda itu sudah diundangkan, mestinya diikuti Perwali untuk Tata Kelola Desa Wisata. Saya tidak tahu, apakah itu sudah ada atau belum,” pungkas Uddy.