KPU Hambur-hamburkan Uang Untuk Acara Debat Capres, Formatnya Juga Tak Cerdas

KPU Hambur-hamburkan Uang Untuk Acara Debat Capres, Formatnya Juga Tak Cerdas
TRIBUN/DANY PERMANA
Calon Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto berpelukan usai berdebat di Hotel Gran Melia, Jakarta, Minggu (15/6/2014). Debat Capres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum tersebut merupakan rangkaian menuju proses Pilpres yang akan digelar 9 Juli mendatang. (TRIBUNNEWS/DANY PERMANA)

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai telah banyak menghambur-hamburkan uang negara dalam menyelenggarakan Pilpres 2014.

Dalam dokumen Rincian kertas kerja satuan kerja KPU tahun 2014, satu di antaranya, menurut Direktur Investigasi FITRA, Uchok Sky Khadafi yakni penghamburan uang guna pelaksanaan debat capres di TV sebanyak satu paket.

Dimana harga satu paket sebanyak Rp.986.561.000. Selain itu, terang dia, ada juga konsumsi debat capres sebesar Rp.252.500.000. Alokasi anggaran ini besar dan mahal.

"Tapi sayang seribu kali sayang, alokasi anggaran yang mahal dan besar ini, KPU kurang cerdas dalam memformat penyelenggaraan kegiatan debat capres ini," kata Uchok dalam keterangan persnya diterima Tribunnews.com, Minggu (29/6/2014).

Uchok menilai kegiatan debat capres ini seperti kegiatan cerdas cermat. Siapa yang dapat menjawab, itu dirasa pemenangnya. Padahal, debat capres tersebut untuk mengutarakan janji-janji capres di depan publik agar kelak dapat ditagih dalam bentuk program.

"Oleh karena, bentuknya seperti cerdas cermat, maka janji-janji capres sangat susah ditagih karena, apa yang diperdebatan kedua capres, sebagian tidak bisa ditagih lantaran hanya pernyataan mereka spontan, suka menyendir dan memojok lawan debat, dan diperdebatan hanya sebatas informasi yang mereka diketahu saja," kata Uchok.

Seharusnya, lanjut Uchok, debat capres cawapres ini memperdebatan konsep yang berisi "janji-janji" yang mereka buat sendiri. Dan konsep-konsep inilah yang dikejar oleh mederator agar capres bisa menjelaskan ke publik dan konsep ini bisa "membumi" jadi program dalam apbn atau kebijakan lainnya.

"Selain itu, cara lain untuk menghabiskan anggaran uang pajak rakyat, KPU selalu membentuk Pokja (kelompok kerja)," kata Uchok.

Menurutnya dengan membentuk Pokja ini sangat menguntungkan orang-orang KPU. Artinya, kata Uchok, selain gaji, alokasi anggatan Pokja ini masuk ke kantong pribadi masing-masing orang-orang KPU.

"Misalnya saja, diambil saja satu pokja, yaitu pokja pemeriksaan kesehatan terhadap pasangan calon presiden punya alokasi anggatan sebesar Rp.346.500.000," ujarnya.  (Edwin Firdaus)



June 29, 2014 at 02:47PM

Leave a Reply