"Guru bisa menjadi kepala sekolah tanpa harus mengeluarkan uang. Ini merupakan suatu bentuk kesejahteraan."

Jakarta - Kampanye hitam tentang penghapusan tunjangan sertifikasi guru oleh calon presiden Joko Widodo sudah menyebar sampai ke seluruh Indonesia. Isu itu menyebar lewat salah satu televisi swasta yang mendukung pasangan Prabowo-Hatta, TvOne. Tentu saja hal ini tidak benar. Kenyataannya, Jokowi sangat peduli kepada kesejahteraan guru.

Lihat videonya di sini. (link: http://www.youtube.com/watch?v=slgbF5cL-Q8&feature=youtu.be)

Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia, Retno Listyarti berharap, para guru  lebih memahami masalah yang ada. Menurutnya, Jokowi tidak bisa menghapus begitu saja tunjangan sertifikasi guru. Tunjangan itu sudah diamanatkan dalam UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. "Menghapus tunjangan sertifikasi tidak gampang dan Jokowi juga tidak akan melakukannya," kata Retno dalam satu acara di Metro TV, Selasa 2 Juli 2014.

Isu serupa juga terjadi saat Jokowi maju dalam Pilkada Jakarta. Kenyataannya, Jokowi justru meningkatkan tunjangan kinerja daerah (TKD) guru. "Bahkan Jokowi memberi TKD ke-13 untuk guru," tambah Retno.

Selain itu, Jokowi juga memberi kesejahteraan bukan dalam uang saja. Dia juga mengadakan lelang jabatan untuk kepala sekolah. "Guru bisa menjadi kepala sekolah tanpa harus mengeluarkan uang. Ini merupakan suatu bentuk kesejahteraan," ucap Retno.

Jokowi juga tidak mengharuskan guru dan kepala sekolah untuk meluluskan siswanya 100%. "Artinya, kami tidak ditekan untuk meluluskan siswa 100%. Apa adanya. Jadi kami diberi kesejahteraan dalam bentuk tidak diberi tekanan," papar Retno. (skj) (Advertorial)