TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi dijadikan salah satu juru kampanye nasional (Jurkamnas) oleh PDIP pada Pemilu Legislatif 9 April 2014. Namun untuk posisi Capres PDIP belum diputuskan menunggu keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo mengatakan, selain Jokowi Gubernur Kalteng Agustin Terras Narang, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Gubernur Kalbar Cornelis, Gubernur Lampung Syachruddin ZP. Plt Gubernur Banten Rano Karno, dan Gubernur Kepri Suryo Respationo juga akan dijadikan Jurkamnas PDIP.

"Selain itu, seluruh fungsionaris DPP, politisi senior seperti Pak Sabam Sirait, AP Batubara, dan Guruh Soekarnoputra juga akan ditunjuk sebagai jurkamnas. Sejumlah anggota Fraksi PDI-P di DPR yang dipilih secara selektif, juga akan jadi jurkamnas tingkat pusat," kata Tjahjo kemarin.

Tjahjo mengatakan, seluruh elemen bangsa Indonesia mesti menempatkan 2014 sebagai tahun penentuan dan tahun politik, agar bangsa ini kembali berdaulat, mandiri dalam pangan, energi, dan kehidupan yang layak bagi rakyat.

"Begitu strategisnya tahun 2014 maka PDI Perjuangan selain berjuang untuk memenangkan pemilu 2014, juga menyiapkan agenda pemerintahan ke depan, dan sekaligus mempersiapkan arsitektur kabinet pemerintahan," kata Tjahjo.

Mantan Ketua Fraksi PDI-P ini mengatakan, seluruh konsepsi pemerintahan tersebut akan menempatkan rakyat sebagai kekuatan utama perekonomian nasional ke depan dan sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi kebangkitan Indonesia pada tahun 2045.

"Saya mengajak seluruh elemen bangsa untuk siap bersikap ini dadaku mana dadamu, tahu siapa kawan dan siapa lawan kepada siapapun yang akan merusak demokratisasi dalam pemilu 2014 dengan berbagai kecurangan," kata Tjahjo.

Tjahjo mengingatkan, pileg dan pilpres pada dasarnya hanyalah alat untuk menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam menentukan arah dan perjalanan bangsa ke depan, dengan memilih partai politik dan pemimpin nasionalnya dalam pemilu.

"Kita berharap pemilu 2014 dapat dilaksanakan lebih demokratis, fair dan lebih adil, dalam arti tidak ada kecurangan. Pemilu 2014 adalah kunci transisi kepemimpinan nasional secara damai," ujarnya. (aco)