TRIBUNNES.COM, JAKARTA - Ketua Majelis Syura Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra mengaku hingga kini belum diberi kepastian oleh Mahkamah Konstitusi (MK), soal kapan sidang uji materi yang ia ajukan tentang Undang-undang Pemilihan Presiden nomor 42 tahun 2009 dilanjutkan.

Dalam konfrensi persnya di kantor Ihza & Ihza, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (27/2/2014), mantan menteri kehakiman itu mengatakan sangat menyayangkan ketidak jelasan itu, karena pada 16 Maret mendatang masa kampanye akan dimulai.

"Kalau putusan itu Februari, mungkin KPU bisa memundurkan, kalau diputus maret, kecil kemungkinan MK bisa putuskan," katanya.

Yusril mengajukan gugatan agar pemilihan anggota legislatif (Pileg) dilakukan serentak dengan pemilihan presiden (pilpres) dan wakilnya. Ia pun mengajukan penghampusan ambang batas, sehingga ke-12 Partai Politik peserta pemilu masing-masing bisa mengajukan calon presiden.

Kata Yusril sistem oligarki yang diterapkan selama ini, akan menghasilkan pemimpin-pemimpin dengan wajah lama. Oleh karena itu ia berharap jika uji materi nya diloloskan, maka ada kemungkinan munculnya pemimpin baru.

Ia pun menyebutkan bahwa Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto juga telah bertemu dengannya, untuk membicarakan masalah uji materi undang-undang pemilihan presiden.

"Satu hal yang ingin saya sampaikan, pak Prabowo juga khawatir. Spesifik kita bicara pengujian materi MK ini," katanya.