TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas menilai Tentara Nasional Indonesia (TNI) belum transparan dalam sejumlah pengadaan.

Seharusnya, terang dia, TNI harus lebih membuka diri dalam upaya membenahi diri. "Masih perlu ditransparansikan, banyak hal yang masih perlu (ditransparansikan)," kata Busyro, Minggu (31/8/2014).

Menurut Busyro, transparansi di tubuh TNI tak bisa berjalan sendiri. Busyro menerangkan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, dan DPR, harus seirama dalam membuat TNI transparan dalam pengadaan. "Iya, harus itu," ujarnya.

Jika masih susah, lanjut dia, KPK bisa membantu TNI untuk transparan dalam pengelolaan anggaran dan pengadaan. "Karena KPK juga punya kewenangan untuk men-trigger, dan fungsi trigger mechanism itu bisa masuk ke aspek pencegahan," imbuhnya.