Upaya Penguatan Fiskal Negara pada Pemerintahan Jokowi-JK

Upaya Penguatan Fiskal Negara pada Pemerintahan Jokowi-JK
TRIBUNNEWS.COM/ACHMAD RAFIQ
Foto suasana Diskusi tim Jokowi-JK dengan Puluhan Ekonom di Jalan Cemara nomor 19, Jakarta Pusat, Senin (1/9/2014). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Achmad Rafiq
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Guru Besar Ekonomi Universitas Gajah Mada, Sri Adiningsih memaparkan beberapa poin penting untuk melakukan penguatan fiskal negara, pada masa pemerintahan Jokowi-JK.

"Pertama, kita perlu melakukan sinkronisasi antara perencanaan pembangunan dengan alokasi anggaran. Agar perencanaan yang dilakukan pemerintah tidak memakan anggaran yang besar," tutur Sri, disela-sela diskusinya bersama puluhan Ekonom di Jalan Cemara nomor 19, Jakarta Pusat, Senin (1/9/2014).

Pemerintah, lanjutnya,  juga perlu melakukan evaluasi kinerja kenaikan atas penerimaan pajak seiring dengan kenaikan potensinya misalnya, Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB).

Selain itu, perlu adanya peningkatan realisasi penggunaan anggaran, baik untuk pembangunan infrastruktr, pengelolaan pendidikan, kesehatan dan maupun realisasi anggaran perumahan.

"Kita juga perlu merancang ulang lembaga pemungutan pajak, termasuk peningkatan kuantitas dan kualitas aparatur perpajakan. Lalu melakukan desain ulang arsitektur fiskal indonesia, agar peningkatan fiskal negara pada masa pemerintahan yang baru dapat tercapai," ungkapnya.

Sebelumnya, Sri juga mengungkapkan, diskusi yang dihadiri puluhan Ekonom ini, bertujuan untuk mendengarkan masukan dalam merancang APBN 2015 mendatang.

Dalam diskusinya, para ekonom itu diharapkan dapat memberikan usulan kepada Jokowi-JK terkait program yang harus dilakukan dalam waktu jangka pendek.

Sehingga setelah Jokowi-JK dilantik pada tanggal 20 Oktober mendatang, program-program tersebut bisa segera dijalankan.



September 01, 2014 at 01:35PM

Leave a Reply