Tribunnews.com, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku senang DPRD bakal menyelenggarakan paripurna untuk pengunduran diri Joko Widodo sebagai Gubernur DKI pada 2 Oktober 2014.

"Bagus dong kalau mereka sudah setuju (pengunduran diri Jokowi). Kalau tidak setuju, Pak Jokowi tetap akan berhenti dan dilantik menjadi Presiden," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Selasa (30/9/2014).

Basuki membandingkan situasi ini seperti masa bangkitnya reformasi pada tahun 1998. Ketika Presiden Soeharto lengser, sudah ada presiden baru yang menggantikannya, yakni BJ Habibie. Pelantikan Habibie pun dilakukan oleh Mahkamah Agung, lanjut Basuki, bukan di Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Rapat pimpinan DPRD DKI, Selasa siang, tidak dihadiri oleh tiga fraksi dari partai dalam Koalisi Merah Putih, yakni dari Partai Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Golkar. Basuki menolak mengomentari hal itu.

"Enggak tahulah, terserah (Koalisi Merah Putih). Nanti minggu depan, mau ganti-ganti orang (pecat pejabat)," kata Basuki bercanda.

Sementara itu, Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri (KDH dan KLN) DKI Jakarta Heru Budi Hartono menargetkan pengunduran diri Jokowi rampung sebelum pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2014.

"Kalau tidak kelar (proses pengunduran diri), secara otomatis 20 Oktober Pak Gubernur menjadi Presiden, ya beliau otomatis mundur juga. Tapi, kami inginnya di dalam menjalankan roda pemerintah harus baik," kata Heru.