TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kemenangan demi kemenangan Koalisi Merah Putih di parlemen baik melalui Undang-Undang tentang MPR, DPD, DPR serta DPRD (UU MD3) dan UU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menjadi titik awal keinginan untuk tetap menjadikan Prabowo Subianto sebagai Presiden.

Keinginan itu, menurut pengamat komunikasi politik Ari Junaedi, sebenarnya tidak akan surut setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Joko Widodo-Jusuf Kalla (JK) tampil sebagai pemenang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014.

Menurut pengajar Program Pascasarjana di Universitas Indonesia (UI) ini, dalam jangka panjang kemenangan demi kemenangan Koalisi Merah Putih di parlemen baik, babak pamungkasnya mudah ditebak.

"Keinginan untuk menjadikan Prabowo sebagai presiden tidak akan ada surutnya. Di bawah bimbingan mentor Akbar Tandjung dan Amien Rais, tentunya koalisi Merah Putih akan "menghalalkan" segala cara demi ambisi Prabowo untuk RI-1," ungkap Ari yang juga pengajar Program Pascasarjana Universitas Diponegoro (Undip) Semarang ini kepada Tribunnews.com, Jakarta, Senin (29/9/2014).

Karena itu, kata Ari, jika pimpinan DPR sudah dalam genggaman ditambah kekuatan mayoritas koalisi Merah Putih di DPR, akan mudah ditundukkan, misalnya usulan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diajukan pemerintah Jokowi-JK.

Padahal, beban keuangan pemerintah baru sangat berat dan Koalisi Merah Putih menemukan celah serangan baru. Setiap usulan program Jokowi-JK juga akan dijegal oleh koalisi Merah Putih untuk menurunkan legitimasi pemenang Pilpres 2014.

"Yang saya khawatirkan, pemakzulan Jokowi-JK sudah masuk dalam skenario mereka dengan jalan menguasai pimpinan dan alat kelengkapan DPR. UU MD3 hanyalah entry point sebelum melangkah ke tujuan akhir,"sergah Ari Junaedi yang juga dosen S2 di Universitas Diponegoro (Undip) Semarang ini.